Electronic Resource

Perlindungan konsumen perbankan syariah pasca terbentuknya peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan

---

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlindungan konsumen perbankan
syariah sebelum dan setelah terbentuknya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Analisis penelitian ini memfokuskan pada upaya perlindungan yang diberikan
untuk konsumen perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian yuridis nomatif dengan analisa deskriptif kualitatif. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa sebelum adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, konsumen perbankan syariah
masih diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999
(UUPK) serta peraturan perundang-undangan lain berupa beberapa PBI. Kemudian, setelah berpindahnya wewenang pengaturan dan pengawasan
Lembaga Jasa Keuangan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan,
maka perlindungan konsumen perbankan syariah diatur oleh Peraturan khusus
yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa
konsumen perbankan syariah memiliki posisi yang kuat dalam perlindungan
hukum, meskipun kata ”perbankan syariah” hanya disebutkan sekali di dalam
Peraturan.

---

Availability

Detail Information

Series Title

-

Call Number

Ref.2x4.27 Afi p

Publisher

Bogor : IAI Tazkia., 2016

Collation

MUA

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

NIM.1216295

Classification

2427

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Syariah Banking

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

Syadza Luthfi Afifah

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment