Electronic Resource
Evaluasi penerapan akuntansi zakat dan dampak undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh terhadap kebijakan zakat: (studi kasus pada Baitul Mal Aceh)
Potensi zakat Nasional yang terus meningkat menuntut lahirnya standar akuntansi
zakat untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) agar potensi ini dapat terserap.
Belum adanya suatu standar akuntansi zakat yang baku bagi OPZ menyebabkan
keberagaman standar yang digunakan oleh masing-masing OPZ dalam
penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi
zakat pada Baitul Mal Aceh (BMA) dan pengaruh pasal 180 ayat (1) huruf d,
pasal 191 dan pasal 192 UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap
kebijakan zakat di Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan
analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMA menggunakan PSAK No. 45 sebagai
standar dalam menyusun laporan keuangan untuk keperluannya sebagai pengelola
zakat di Aceh, dengan beberapa penyesuaian. Tiga poin yang tertuang dalam UU
No. 11/2006 menjadikan BMA sebagai sentral pengelolaan zakat di Aceh dan
menyebabkan pengelolaannya menjadi sesuatu yang unik karena zakat dijadikan
sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Salah satu poin dalam UU No. 11/2006
juga menyebutkan bahwa zakat adalah faktor pengurang pajak penghasilan
terhutang, tetapi hal ini belum bisa diterapkan karena bertentangan dengan
kebijakan pajak nasional. Sangat diharapkan ketentuan ini bisa diberlakukan pada
masa yang akan datang, karena dapat meringankan beban muzakki yang memiliki
dua kewajiban, zakat dan pajak. BMA, sebagai sentral pengelolaan zakat di Aceh
seharusnya juga lebih mengikuti perkembangan standar akuntansi zakat untuk
menjadikan laporan keuangannya menjadi lebih baik dan tetap sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah.
No other version available